Pontianak, Kalbar (kibaunews) — Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Orang Melayu (DPP POM) bersama seluruh Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Orang Melayu (DPD POM) se-Kalimantan Barat menyampaikan sikap bersama terkait pentingnya prinsip keadilan, transparansi dan kesetaraan dalam kebijakan rekrutmen TNI.
Pernyataan tersebut merupakan hasil musyawarah DPP POM bersama seluruh DPD POM se-Kalimantan Barat yang digelar melalui Zoom meeting pada Sabtu (12/9/2026).
Dalam musyawarah itu, DPP POM dan seluruh DPD POM se-Kalbar menekankan bahwa setiap kebijakan afirmasi dalam proses rekrutmen TNI perlu dirumuskan secara objektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial, geografis dan akses pendidikan masyarakat.
DPP POM menegaskan, sikap tersebut bukan ditujukan untuk mempertentangkan masyarakat berdasarkan suku maupun latar belakang budaya. Sebaliknya, pernyataan itu disebut sebagai bentuk perhatian terhadap prinsip kesetaraan kesempatan serta upaya menjaga persatuan masyarakat Kalimantan Barat yang majemuk.
Dukung Afirmasi, Dorong Kriteria yang Objektif
DPP POM dan seluruh DPD POM se-Kalbar menyatakan tidak mempersoalkan kebijakan afirmasi apabila ditujukan untuk membantu masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, transportasi, informasi maupun kendala geografis.
Menurut hasil musyawarah, afirmasi dapat menjadi instrumen untuk memperluas kesempatan bagi warga yang menghadapi hambatan struktural maupun geografis.
Namun, DPP POM mendorong agar kriteria afirmasi didasarkan pada kondisi dan hambatan yang dapat diukur, sehingga warga dari berbagai latar belakang yang menghadapi persoalan serupa memperoleh kesempatan yang setara.
Pendekatan tersebut dinilai dapat menghindarkan kebijakan afirmasi dari penafsiran yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Soroti Kesempatan bagi Putra-Putri dari Daerah Terbatas
Salah satu perhatian yang disampaikan dalam musyawarah adalah bagaimana memastikan putra-putri Kalimantan Barat yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan, kepulauan maupun wilayah dengan keterbatasan akses tetap memperoleh kesempatan yang adil dalam proses rekrutmen TNI.
DPP POM menilai kondisi geografis dan keterbatasan fasilitas dapat menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat dari berbagai latar belakang.
Karena itu, menurut hasil musyawarah, ukuran pemberian afirmasi idealnya mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi peserta, bukan hanya melihat identitas kelompok masyarakat.
Minta Pemerintah Jelaskan Dasar dan Mekanisme Kebijakan
DPP POM dan seluruh DPD POM se-Kalbar juga mendorong pemerintah serta institusi terkait memberikan penjelasan apabila terdapat kebijakan khusus atau penyesuaian tertentu dalam proses rekrutmen TNI.
Penjelasan yang dinilai penting antara lain mengenai dasar hukum, tujuan kebijakan, kriteria penerima afirmasi, indikator yang digunakan serta mekanisme pengawasan pelaksanaannya.
Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat memahami kebijakan secara utuh dan tidak memperoleh informasi yang sepotong-sepotong.
DPP POM menegaskan bahwa pertanyaan mengenai mekanisme afirmasi bukan dimaksudkan sebagai penolakan terhadap kelompok masyarakat tertentu maupun terhadap kebijakan afirmasi bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sikap tersebut, menurut hasil musyawarah, lebih diarahkan pada upaya memastikan kebijakan afirmasi tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kesempatan yang setara.
See Also
Afirmasi Jangan Menimbulkan Persoalan Baru
DPP POM dan seluruh DPD POM se-Kalbar mengingatkan agar kebijakan yang dirancang untuk mengatasi ketimpangan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Karena itu, organisasi tersebut mengajak seluruh pihak menghindari narasi yang mempertentangkan masyarakat berdasarkan identitas suku.
Kalimantan Barat memiliki masyarakat yang beragam dengan latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda. Seluruh kelompok masyarakat memiliki kontribusi dalam kehidupan sosial, pembangunan daerah dan kehidupan berbangsa.
Menurut DPP POM, keberagaman tersebut seharusnya menjadi kekuatan bersama dalam menjaga suasana kondusif, termasuk dalam menyikapi kebijakan rekrutmen TNI.
Dorong Afirmasi Berbasis Wilayah dan Kondisi
Sebagai bagian dari sikap bersama, DPP POM dan seluruh DPD POM se-Kalbar mendorong agar kebijakan afirmasi dapat mempertimbangkan kategori wilayah dan kondisi objektif, seperti daerah terpencil, perbatasan, kepulauan serta wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan fasilitas lainnya.
Dengan pendekatan tersebut, warga yang menghadapi hambatan serupa, apa pun latar belakangnya, dapat memperoleh kesempatan berdasarkan kondisi yang terukur.
DPP POM menilai pendekatan berbasis kondisi dan wilayah juga dapat membuat kebijakan lebih transparan serta mudah dipahami masyarakat.
TNI untuk Seluruh Rakyat Indonesia
Dalam musyawarah tersebut, DPP POM dan seluruh DPD POM se-Kalbar turut menegaskan bahwa TNI merupakan institusi negara yang menjadi bagian dari sistem pertahanan negara dan ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, proses rekrutmen dinilai perlu tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, kompetensi, integritas, kesehatan, kemampuan jasmani dan mental serta kebutuhan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
DPP POM menegaskan tidak mempersoalkan keikutsertaan masyarakat dari kelompok mana pun dalam proses rekrutmen TNI. Perhatian utama yang disampaikan adalah bagaimana kebijakan afirmasi dapat dirancang secara adil, terukur dan tidak menimbulkan kesan adanya pembatasan kesempatan berdasarkan identitas tertentu.
DPP POM bersama seluruh DPD POM se-Kalimantan Barat pada akhirnya mendorong agar setiap kebijakan rekrutmen TNI dapat dilaksanakan secara transparan, objektif, terukur, profesional dan sesuai ketentuan hukum.
Menurut hasil musyawarah tersebut, prinsip yang hendak ditegaskan adalah bahwa warga yang menghadapi hambatan lebih besar patut mendapatkan dukungan yang proporsional.
Namun, dukungan tersebut diharapkan diberikan berdasarkan kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak berkembang menjadi persoalan antarkelompok di tengah masyarakat.
DPP POM dan seluruh DPD POM se-Kalbar menyatakan sikap tersebut sebagai bagian dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme organisasi, sekaligus sebagai dorongan agar kebijakan publik tetap menjaga rasa keadilan dan persatuan di Kalimantan Barat.
Sumber :Ketua DPD POM Ketapang
