Mahasiswa Kepung DPRD Ketapang dengan Enam Tuntutan, Soroti Antrean BBM hingga Anggaran Karhutla

Banner Pita Mozaik 330x60

Ketapang, Kalbar (kibaunews) – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sorotan Aliansi Cipayung Plus dan BEM se-Kabupaten Ketapang dalam aksi damai di halaman Kantor DPRD Ketapang, Rabu (14/10/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan kepada DPRD Ketapang. Mereka mendesak wakil rakyat tidak sekadar menerima aspirasi, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan BBM dan memastikan anggaran penanggulangan karhutla diawasi secara transparan.

Enam tuntutan itu meliputi peningkatan kepedulian terhadap karhutla dan antrean BBM, langkah konkret penanganan kedua persoalan tersebut, pengawasan terhadap Pertamina dan Jobber Ketapang, pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pihak terkait, pengawalan usulan penambahan kuota BBM, serta pengawasan anggaran penanggulangan karhutla.

Ketua DPRD Ketapang, H. Achmad Sholeh, mengapresiasi aspirasi mahasiswa. Ia menyatakan kritik tersebut menjadi masukan bagi DPRD untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Mahasiswa Kepung DPRD Ketapang dengan Enam Tuntutan, Soroti Antrean BBM hingga Anggaran Karhutla/dok :Humas DPRD Ketapang

Terkait penanganan karhutla, Achmad Sholeh menyebut anggaran Rp20 miliar direncanakan untuk mendukung upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Rencana tersebut mencakup pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran serta pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) berikut perlengkapannya.

Ia juga mengajak mahasiswa ikut mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar pelaksanaannya dapat dipantau bersama.

Sementara mengenai antrean BBM, Achmad Sholeh mengatakan DPRD telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. DPRD juga telah menyurati pengelola terminal BBM untuk mendorong penambahan armada transportasi darat guna mengantisipasi keterlambatan pasokan.

Selain BBM dan karhutla, aksi tersebut turut menyoroti kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kemarau.

Mahasiswa berharap enam tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan aspirasi. Mereka mendorong pengawasan DPRD yang nyata, keterbukaan informasi anggaran, serta tindak lanjut terukur agar persoalan BBM dan karhutla tidak terus membebani masyarakat Ketapang.(yh)