Pontianak, Kalbar(kibaunews)– Pengamat Kebijakan Publik Herman Hofi Munawar menilai upaya penegakan hukum terhadap dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Barat perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan menyasar aktor utama dalam rantai distribusi ilegal, bukan hanya pelaku di tingkat bawah.
Menurut Herman, setiap kali terjadi antrean panjang BBM di sejumlah SPBU di Kalimantan Barat, masyarakat kerap mendengar pernyataan aparat mengenai komitmen memberantas mafia BBM. Namun, ia menilai hasil yang terlihat di lapangan belum mampu menjawab harapan publik.
“Selama ini yang lebih sering muncul ke publik adalah penindakan terhadap pelaku di lapangan atau penjual eceran. Padahal masyarakat berharap aparat mampu mengungkap jaringan yang lebih besar apabila memang ada, termasuk aktor yang diduga mengendalikan distribusi ilegal dari hulu hingga hilir,” ujar Herman.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan mafia BBM tidak boleh berhenti pada pelaku kecil, tetapi harus mampu mengungkap dugaan jaringan yang terorganisasi apabila memang ditemukan berdasarkan alat bukti yang cukup.
Menurut Herman, praktik penyimpangan distribusi BBM, apabila benar terjadi, merupakan persoalan serius karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Antrean panjang di SPBU, kelangkaan pasokan, hingga terganggunya aktivitas ekonomi menjadi konsekuensi yang dirasakan warga.
See Also
“Nelayan kesulitan memperoleh BBM untuk melaut, biaya transportasi meningkat, distribusi barang menjadi lebih mahal, dan pada akhirnya harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik. Dampaknya bukan hanya pada ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Herman juga menilai penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak menimbulkan kesan tebang pilih. Menurutnya, kepercayaan masyarakat hanya akan tumbuh apabila proses hukum mampu menyentuh seluruh pihak yang bertanggung jawab sesuai perannya.
“Publik ingin melihat penegakan hukum yang menyasar aktor intelektual maupun pihak yang memperoleh keuntungan terbesar apabila memang terbukti terlibat, bukan semata-mata pelaku di lapangan. Semua harus diproses berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa berbagai perangkat hukum, mulai dari Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang memadai untuk menindak berbagai bentuk penyimpangan, sepanjang memenuhi unsur pidana.
Karena itu, Herman berharap aparat penegak hukum, termasuk Polda Kalimantan Barat, terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten agar persoalan antrean dan dugaan penyimpangan distribusi BBM tidak terus berulang.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian hukum, transparansi, dan keberanian mengusut persoalan hingga ke akar-akarnya. Penegakan hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta menjadi efek jera bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum,” pungkasnya.(li)
