Lampung Selatan (Kibaunews) – Sidang perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa Togar Hot Parulian (THP) alias Teken kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lampung Selatan, pada Selasa (10/11/2026). Agenda utama sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi secara langsung (luring), sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan sebelumnya.
Sidang yang sejatinya dijadwalkan berlangsung pada Selasa pekan lalu (3/11/2026) terpaksa mengalami penundaan. Hal ini dikarenakan kehadiran para saksi yang diminta oleh Majelis Hakim baru dapat dipenuhi dan dikoordinasikan oleh JPU pada hari ini.
Dalam persidangan yang dipimpin langsung oleh Majelis Hakim tersebut, JPU menghadirkan dua orang saksi fakta, yakni IPDA Ruri Iswanto, S.H. dan Brigadir Gabriel Kristiano, S.H. Keduanya merupakan penyidik dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang menangani langsung pengembangan kasus ini.
Di hadapan majelis, kedua saksi menjawab rangkaian pertanyaan terkait kronologi hingga proses penangkapan terdakwa THP alias Teken di Pekanbaru, Riau. Mereka menegaskan bahwa seluruh prosedur penyidikan telah dijalankan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Mereka menjelaskan bahwa penangkapan THP di sebuah rumah kontrakan di Pekanbaru, Riau, merupakan hasil pengembangan dari keterangan tersangka utama, Tri Daruslan Situmeang (TDS), yang lebih dulu diamankan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Para saksi menegaskan bahwa saat digerebek di rumah kontrakan tersebut, THP diamankan bersama empat orang lainnya. Namun, dari penangkapan itu, aparat hanya mengamankan barang bukti berupa sebuah telepon seluler (handphone), tanpa menemukan sepaket pun narkotika di tangan maupun di sekitar terdakwa.
Meski kompak menjawab pertanyaan majelis hakim terkait kronologi penangkapan, kedua saksi penyidik tampak kesulitan menjawab secara detail pertanyaan tajam dari Kuasa Hukum terdakwa, Muhammad Ridwan, S.H., C.P.M.
M. Ridwan secara spesifik mempertanyakan dasar hukum penetapan kliennya sebagai tersangka. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa seorang tidak boleh dijatuhi pidana atau ditetapkan sebagai tersangka kecuali apabila penyidik memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, kedua saksi menjelaskan bahwa dasar penetapan tersangka terhadap THP murni berdasarkan petunjuk dari TDS. Setelah TDS ditangkap di Bakauheni beserta barang bukti 13 bungkus sabu seberat 1 kilogram dan sebuah ponsel, penyidik melakukan pengembangan. Dari hasil ekstraksi data ponsel TDS, ditemukan bukti percakapan (chat) antara TDS dan THP. Berdasarkan petunjuk digital inilah THP kemudian dilacak dan ditetapkan sebagai tersangka, meskipun saat penangkapan di Pekanbaru tidak disertai dengan penyitaan barang bukti narkotika.
Usai mendengarkan keterangan saksi dan tanggapan dari kedua belah pihak, Majelis Hakim memutuskan untuk menutup sidang hari ini. Hakim mengetuk palu, menandakan sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa pekan depan (17/11/2026) dengan agenda utama mendengarkan pembelaan (pledoi) dari terdakwa.
Kepada hakim, Kuasa Hukum terdakwa, M. Ridwan, menyatakan bahwa pihaknya akan menghadirkan saksi-saksi dalam sidang mendatang untuk menguatkan pembelaan. Langkah ini ditempuh untuk membuktikan bahwa kliennya tidak memenuhi unsur dakwaan, sekaligus menyoroti kejanggalan penetapan tersangka yang menurutnya hanya bersandar pada bukti digital tanpa adanya barang bukti fisik narkotika yang melekat pada diri THP saat ditangkap. (Ar.mcl)

















