Ketapang,Kalbar(kibaunews)— Bupati Ketapang Alexander Wilyo memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan meski jumlah titik panas atau hotspot di wilayahnya dilaporkan menurun. Di tengah perkembangan tersebut, kabut asap masih menyelimuti sejumlah kawasan, sementara kondisi cuaca kering kembali meningkatkan risiko kebakaran.
Alexander menyampaikan hal itu saat melakukan pengecekan kesiapsiagaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan peralatan serta keberlanjutan tugas personel di lapangan dalam memantau dan memadamkan titik api.
Berdasarkan pantauan satelit yang disampaikan Bupati, titik panas di wilayah tengah hingga utara Ketapang hampir tidak ditemukan lagi. Sementara itu, aktivitas kebakaran masih dilaporkan di wilayah selatan, terutama Kecamatan Kendawangan serta kawasan perbatasan Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Ketapang.
Tim BPBD sebelumnya telah diterjunkan ke Desa Air Hitam, Desa Pembedilan, dan sejumlah titik kebakaran di kawasan Cagar Alam Kecamatan Kendawangan. Upaya pemadaman dan pemantauan terus dilakukan untuk mencegah api meluas.
Asap Kembali Pekat, Siswa Belajar dari Rumah
Meski sempat turun hujan, kondisi cuaca di Ketapang kembali kering selama hampir dua pekan. Situasi tersebut membuat kabut asap kembali meningkat dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan.
Alexander menyebut anak-anak yang pada awal bulan sempat kembali mengikuti pembelajaran di sekolah kini kembali harus menjalani belajar dari rumah (BDR) akibat kondisi asap yang cukup pekat.
Ia mengingatkan masyarakat dan seluruh pihak agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan dengan alasan apa pun.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada satu daerah karena asap dapat bergerak mengikuti arah angin dan melintasi batas administratif. Sumber asap yang memengaruhi Ketapang juga tidak selalu berasal dari wilayah setempat.
Pemerintah daerah berharap hujan segera turun secara merata di Kalimantan agar kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya dan kualitas udara berangsur membaik.
Banpres Rp20 Miliar untuk Lima Mobil Pemadam dan Peralatan Desa
Di tengah upaya pemadaman, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga menyiapkan penguatan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla melalui Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp20 miliar.
Alexander menjelaskan, bantuan tersebut dialokasikan untuk pengadaan peralatan penanggulangan karhutla, perlengkapan keselamatan, alat pemantau kualitas udara, serta dukungan medis bagi masyarakat terdampak.
Salah satu komponen utama ialah pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran dengan estimasi harga sekitar Rp1,9 miliar per unit.
Rencananya, dua unit ditempatkan di BPBD untuk memperkuat penanganan kebakaran di enam kecamatan pesisir. Satu unit lainnya diperbantukan ke wilayah utara, meliputi Sandai, Hulu Sungai, Laur, Simpang Dua, dan Simpang Hulu.
Satu unit akan mendukung penanganan di wilayah tengah, termasuk Tayap, Tumbang Titi, Sei Melayu Rayak, Pemahan, dan Jelai Hulu. Sementara satu unit lainnya direncanakan untuk wilayah selatan, meliputi Air Upas, Marau, Manis Mata, Singkup, dan kawasan sekitarnya.
Selain armada pemadam, anggaran tersebut direncanakan untuk pengadaan peralatan pemadam portabel lengkap dengan selang dan nozzle serta alat pelindung diri (APD) bagi sekitar 200 desa yang telah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA).
Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat ukur Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang akan ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup, serta obat-obatan dan perlengkapan medis melalui Dinas Kesehatan untuk mendukung penanganan dampak karhutla.
Menunggu Evaluasi RAPBD Perubahan
Alexander menegaskan, dana Banpres tersebut diperuntukkan bagi pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla di Kabupaten Ketapang.
Namun, anggaran itu belum memasuki tahap pelaksanaan. Berdasarkan keterangan Bupati, dana tersebut telah dimasukkan dalam Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan saat ini masih menunggu hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Barat melalui pemerintah provinsi.
Setelah proses evaluasi selesai, program pengadaan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait, termasuk BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD).
Dengan demikian, efektivitas bantuan Rp20 miliar tersebut nantinya akan ditentukan oleh realisasi pengadaan, kesiapan distribusi peralatan, serta kemampuan pemerintah daerah memastikan sarana yang dibeli dapat digunakan sesuai kebutuhan di lapangan.
Apresiasi Dukungan Pemerintah Pusat dan Internasional
Dalam keterangannya, Alexander menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan untuk penanganan karhutla di Ketapang.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas dukungan peralatan pemadam, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dan operasi water bombing. Dukungan dari Gubernur Kalimantan Barat serta bantuan Pemerintah Jepang berupa helikopter Chinook untuk membantu pemadaman turut mendapat apresiasi.
Di tengah menurunnya titik panas, tantangan penanganan karhutla di Ketapang belum sepenuhnya berakhir. Kabut asap yang masih terjadi, cuaca kering, dan dampaknya terhadap kesehatan serta pendidikan menjadi pengingat bahwa penanganan kebakaran membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan, pencegahan di tingkat masyarakat, dan percepatan realisasi sarana yang telah direncanakan.(yh)
