Pontianak, Kalbar(kibaunews)– Pengamat Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Herman Hofi Munawar, menilai kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Kalimantan Barat masih jauh dari harapan masyarakat. Menurutnya, berbagai persoalan mendasar dalam pengelolaan pelabuhan, khususnya di Pelabuhan Dwikora Pontianak, hingga kini belum ditangani secara optimal, padahal pelabuhan merupakan urat nadi perekonomian Kalimantan Barat.
Herman mengatakan, sebagai badan usaha milik negara yang mengelola jasa kepelabuhanan, Pelindo seharusnya menjadi motor penggerak efisiensi logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun kondisi di lapangan justru menunjukkan masih adanya persoalan yang berulang setiap tahun, terutama terkait aksesibilitas alur pelayaran Sungai Kapuas yang mengalami pendangkalan.
“Masalah pendangkalan alur Sungai Kapuas bukan persoalan baru. Ini adalah masalah klasik yang telah berlangsung bertahun-tahun, tetapi hingga kini belum terlihat adanya langkah yang benar-benar efektif dan berkelanjutan untuk mengatasinya,” ujar Herman.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Dwikora. Kapal-kapal berukuran besar tidak dapat bersandar secara optimal dan harus menunggu pasang air laut sebelum memasuki pelabuhan. Situasi itu menyebabkan waktu tunggu (waiting time) meningkat dan biaya demurrage membengkak.
“Konsekuensinya bukan hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga masyarakat. Biaya logistik yang meningkat pada akhirnya akan memengaruhi harga barang dan dibebankan kepada konsumen,” katanya.
Herman menjelaskan, berdasarkan berbagai laporan teknis, alur pelayaran Sungai Kapuas mengalami sedimentasi yang cukup tinggi sehingga kedalaman alur menjadi tidak stabil. Kondisi tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan Kalimantan Barat sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor perdagangan dan ekspor komoditas.
Ia juga menyoroti kapasitas dermaga yang dinilai belum mampu mengakomodasi kapal-kapal berukuran besar secara optimal. Menurutnya, keterbatasan tersebut menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan efisiensi distribusi barang di Kalimantan Barat.
Lebih lanjut, Herman mengaitkan persoalan tersebut dengan terganggunya distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Kalimantan Barat. Ia menilai penjelasan mengenai terhambatnya kapal pengangkut BBM akibat kondisi alur sungai menunjukkan pentingnya pembenahan tata kelola pelabuhan.
“Peristiwa kelangkaan BBM yang sempat terjadi menjadi pelajaran penting. Ketika kapal pengangkut tidak dapat segera masuk karena kendala alur pelayaran, maka distribusi terganggu dan masyarakat yang pertama kali merasakan dampaknya,” ujarnya.
Menurut Herman, persoalan serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain, termasuk Kabupaten Sintang, di mana distribusi BBM dan LPG ikut terhambat akibat kondisi alur sungai.
Atas kondisi tersebut, Herman mempertanyakan sejauh mana upaya pengelola pelabuhan dalam menjaga kelancaran alur pelayaran sebagai fungsi dasar pelayanan kepelabuhanan.
“Pengelolaan alur pelayaran merupakan bagian penting dari pelayanan pelabuhan. Karena itu diperlukan langkah nyata dan terukur untuk memastikan akses kapal tetap lancar sehingga distribusi logistik tidak terganggu,” tegasnya.
Herman juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dengan Pelindo guna mempercepat penyelesaian persoalan pendangkalan alur pelayaran melalui langkah-langkah yang berkelanjutan.
“Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang setiap tahun. Kalimantan Barat membutuhkan sistem logistik yang efisien agar biaya distribusi dapat ditekan, daya saing daerah meningkat, dan masyarakat tidak terus-menerus menanggung dampaknya,” pungkas Herman.(yh)
