Pontianak(kibaunews) – Polemik penilaian dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat terus menuai sorotan publik. Kontroversi mencuat setelah beredar video perdebatan peserta terkait keputusan dewan juri yang dinilai tidak konsisten dalam memberikan poin terhadap jawaban peserta.
Persoalan itu diduga dipicu gangguan teknis pada perangkat audio yang mengarah ke meja dewan juri. Akibatnya, jawaban peserta disebut tidak terdengar jelas oleh tim penilai, meski suara terdengar normal di area penonton maupun siaran langsung YouTube.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait kendala teknis tersebut dan memanggil pihak sekolah beserta tim pendamping untuk melakukan klarifikasi.
“Informasi yang saya terima, speaker yang mengarah ke juri mengalami gangguan sehingga jawaban peserta kurang terdengar jelas. Sementara di live YouTube dan ke audiens penonton, suara terdengar jelas,” ujar Faisal, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, gangguan audio tersebut diduga menjadi salah satu faktor munculnya perbedaan penilaian dalam babak final lomba. Ia meminta seluruh pihak tetap menempuh mekanisme resmi dengan mengajukan peninjauan ulang kepada penyelenggara kegiatan yang merupakan agenda resmi MPR RI.
Polemik bermula saat sesi rebutan jawaban yang mempertemukan SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau. Regu C dari SMAN 1 Pontianak memprotes keputusan juri setelah jawaban mereka dinyatakan salah dan berujung pengurangan poin. Sementara itu, jawaban serupa dari Regu B SMAN 1 Sambas justru dianggap benar dan memperoleh nilai.
Dalam video yang viral di media sosial, peserta SMAN 1 Pontianak mempertanyakan alasan juri yang menyebut artikulasi jawaban mereka tidak terdengar jelas. Warganet kemudian ramai membandingkan rekaman jawaban kedua tim dan menilai substansi jawaban yang disampaikan memiliki kesamaan.
Sorotan publik semakin meluas karena lomba tersebut merupakan ajang edukatif tingkat provinsi yang membawa nama lembaga negara. Banyak pihak menilai polemik ini menyangkut rasa keadilan dan objektivitas penilaian terhadap peserta didik.
Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson Azroi, turut menanggapi persoalan tersebut. Ia mengusulkan agar perlombaan berskala nasional dilengkapi perangkat rekam digital yang dapat digunakan sebagai alat verifikasi saat terjadi protes.
“Di era digital ini, sekelas MPR harusnya punya perekam digital yang dapat diputar setiap saat pada saat pertandingan berlangsung, terutama saat ada protes,” kata Harisson.
Menurutnya, keberadaan rekaman audio dan video penting untuk menjaga transparansi serta objektivitas penilaian. Dengan sistem pemutaran ulang, sengketa jawaban dapat ditinjau kembali secara terbuka dan lebih adil.
“Ketika ada sanggahan atau protes, bisa langsung diputar ulang. Itu akan lebih fair bagi semua peserta,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi dalam final LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalbar. Ia mengakui adanya kelalaian baik dari sisi panitia maupun dewan juri selama perlombaan berlangsung.
Akbar menegaskan MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlombaan, termasuk perbaikan tata suara, mekanisme banding, serta standar penilaian agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada pelaksanaan mendatang.
Meski menuai kontroversi dan perdebatan publik, hasil akhir lomba tetap menetapkan SMAN 1 Sambas sebagai juara LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
